Berita UtamaKabar Kota

Inilah Penetapan Perda Pajak Daerah dan PBB P2 oleh Pansus II DPRD Bojonegoro

164
×

Inilah Penetapan Perda Pajak Daerah dan PBB P2 oleh Pansus II DPRD Bojonegoro

Sebarkan artikel ini

Suaradesa.co (Bojonegoro) – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, menyampaikan, jika Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Pada Raperda tentang Pajak Daerah tidak ada substansi dari isi Raperda perubahan Pajak Daerah yang dirubah.

“Perubahan hanya pada kata Retribusi dirubah menjadi Pajak di semua Pasal dan BAB,” kata Juru Bicara Pansus II, Suparno, saat Paripurna pembahasan 6 Raperda di Ruang Paripurna, Jumat (5/6).

Raperda Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Pada Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) yang semula terdiri dari 4 huruf yaitu huruf a,b,c dan d, huruf b dihilangkan sehingga di semua ayat menjadi 3 huruf yaitu huruf a, b dan c.

Didalam Pasal 7 berbunyi ;
(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) per tahun ;
b. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.001 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,150 % (nol koma seratus lima puluh persen) per tahun ; dan
c. Untuk NJOP lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,200 % (nol koma dua ratus persen) per tahun.

Baca Juga :  Kebutuhan Pangan Warga Bojonegoro Tercukupi Empat Tahun Kedepan

Dia mengatakan, dalam hal pemanfaatan bumi dan / atau bangunan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, kecuali kawasan tanah produktif yang dikuasai oleh masyarakat yang masih digunakan untuk kegiatan usaha pertanian.

“Maka dikenakan tambahan tarif 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” lanjutnya.

Sehingga tambahan tarif tersebut diantaranya menjadi sebagai berikut :
a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,128 % (nol koma seratus duapuluh delapan persen) per tahun ;
b. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.001 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225 % (nol koma dua ratus dua puluh lima persen) per tahun ; dan
c. Untuk NJOP lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,300 % (nol koma tiga ratus persen) per tahun ;

Baca Juga :  Bupati Bojonegoro Tegaskan BKD Sudah Ada Regulasinya

“Dalam hal pemanfaatan bumi dan atau bangunan ramah lingkungan dan atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya,” tandasnya.

Maka, dapat diberikan pengurangan 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tarif tersebut diantaranya ;
a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,043 % (nol koma nol empat puluh tiga persen) per tahun ;
b. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.001 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,075 % (nol koma nol tujuh lima puluh persen) per tahun ; dan
c. Untuk NJOP lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,100 % (nol koma seratus persen) per tahun. (*Wed/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *