Incar Kota Paling Toleran, Perda Semarang Jangan Berhenti Jadi Pajangan

Suaradesa.co– Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, mulai membidik posisi pertama dalam penilaian Indeks Kota Toleran 2026. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Toleransi yang disahkan pada Oktober lalu kini menjadi salah satu modal untuk mengejar target tersebut.

Namun, memiliki regulasi khusus tentang toleransi tidak otomatis menjadikan sebuah kota benar-benar toleran. Tantangan sesungguhnya justru terletak pada pelaksanaannya: apakah seluruh warga mendapat hak yang sama, apakah persoalan pendirian rumah ibadah bisa diselesaikan secara adil, dan apakah diskriminasi benar-benar dicegah?

Baca Juga: Ahmadiyah Diminta Bawa Pesan Damai ke Dunia, Bagaimana Praktiknya di Negeri Sendiri?

Optimisme itu disampaikan dalam pembekalan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat kecamatan periode 2026–2030 di Balai Kota Semarang, beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang, Bambang Pramusinto, menyebut Perda Nomor 3 Tahun 2026 sebagai regulasi yang relatif jarang dimiliki pemerintah kabupaten/kota. Ia berharap aturan tersebut dapat mendongkrak posisi Semarang dalam penilaian kota toleran tahun ini.

” Ada Perda Nomor 3 Tahun 2026, ini perda yang paling baru tentang toleransi. Tidak banyak kabupaten/kota yang punya, mungkin hanya 3 sampai 5 daerah termasuk Kota Semarang. Mudah-mudahan Semarang nanti grade-nya bisa lebih baik lagi di tahun 2026 ini, syukur-syukur bisa mendapatkan peringkat pertama,” ujar Bambang, Sabtu (21/11/2026).

Target tersebut tentu menarik. Tetapi, toleransi bukan perlombaan mengumpulkan regulasi atau mengejar posisi di atas daerah lain. Peringkat seharusnya menjadi cermin kondisi kehidupan masyarakat, bukan tujuan yang membuat pemerintah sibuk mempercantik indikator penilaian.

Baca Juga: Sumpah Pemuda ke-98, Kemenag Tuban Ajak Pemuda Rawat Kerukunan Digital

Bambang menyebut FKUB Kota Semarang telah menerbitkan 129 rekomendasi pendirian tempat ibadah yang tersebar di 16 kecamatan dan 177 kelurahan.

Angka itu menjadi salah satu gambaran aktivitas FKUB. Namun, jumlah rekomendasi saja belum cukup untuk mengukur kualitas toleransi.

Publik perlu mengetahui bagaimana tindak lanjut dari rekomendasi tersebut. Berapa yang sudah berlanjut menjadi izin dan pembangunan tempat ibadah? Apakah masih ada warga yang menghadapi hambatan? Bagaimana pemerintah menangani keberatan atau gesekan yang muncul di tengah masyarakat?

Pertanyaan tersebut penting karena kebebasan menjalankan ibadah merupakan salah satu ukuran nyata kehidupan yang toleran.

Dalam kesempatan itu, Bambang meminta pengurus FKUB kecamatan berperan sebagai mediator, penjaga moral, sekaligus melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik antarumat maupun di internal kelompok keagamaan.

Ia juga mengingatkan pentingnya mencegah persoalan sosial seperti kenakalan remaja, aksi begal, dan kelompok yang dikenal dengan sebutan kreak.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah pendanaan FKUB.

Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Abdul Majid, menyatakan dukungannya terhadap rencana peningkatan dana hibah bagi FKUB pada tahun anggaran berikutnya.

Saat ini, menurutnya, hibah yang diterima FKUB mencapai Rp900 juta. DPRD membuka peluang peningkatan anggaran dengan catatan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan.

“FKUB ini bisa mendapatkan hibah Pemkot Semarang setiap tahun. Sekarang Rp900 juta ya, insyaallah tahun depannya bisa naik lagi, asal pertanggungjawabannya bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Abdul Majid.

Dukungan anggaran memang dibutuhkan agar FKUB mampu menjalankan fungsi mediasi dan pembinaan kerukunan. Namun, kenaikan hibah juga harus disertai ukuran kinerja yang jelas.

Masyarakat perlu mengetahui program apa yang dibiayai, berapa banyak konflik yang berhasil dimediasi, bagaimana pendampingan terhadap kelompok rentan dilakukan, serta sejauh mana kegiatan FKUB menjangkau masyarakat di tingkat bawah.

Jangan sampai anggaran bertambah, kegiatan semakin banyak, tetapi persoalan toleransi di lapangan tidak mengalami perubahan berarti.

Bambang juga mengangkat Warak Ngendog sebagai simbol keberagaman masyarakat Semarang. Ikon tersebut menggambarkan perjumpaan berbagai etnis yang hidup berdampingan dan membangun kehidupan ekonomi bersama.

Sementara itu, Penyelenggara Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Ignatius Wawan Indaryanto, menyampaikan empat indikator moderasi beragama, yakni komitmen kebangsaan, antikekerasan, toleransi, serta sikap akomodatif terhadap budaya lokal.

Ia mengingatkan para tokoh agama agar menyampaikan pesan yang menyejukkan dan tidak terlibat dalam provokasi maupun tindakan main hakim sendiri.

“Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi jangan pernah berbeda dalam menghormati martabat manusia,” ujarnya.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa toleransi tidak cukup dipajang melalui simbol budaya, disosialisasikan dalam seminar, atau dituangkan dalam peraturan daerah.

Semarang boleh membidik peringkat pertama Kota Toleran. Tetapi, sebelum berbicara tentang posisi di tingkat nasional, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap warga benar-benar merasakan perlindungan yang sama.

Sebab, ukuran kota toleran bukan seberapa tebal regulasinya, seberapa besar hibah organisasinya, atau seberapa tinggi peringkatnya. Ukuran paling mendasar adalah apakah warga bisa menjalankan keyakinannya dengan aman, memperoleh hak yang setara, dan hidup tanpa tekanan maupun diskriminasi.(rah)