Suara Desa.co, Bojonegoro – Upaya mencegah angka putus sekolah terus diperkuat pemerintah melalui program Sekolah Rakyat Kemensos. Program ini disosialisasikan dalam kegiatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Kementerian Sosial RI, Rabu (21/01/2026), di Pendopo Malowopati.
Kegiatan sosialisasi DTSEN tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, jajaran pendamping desa, seluruh camat, serta kepala desa se-Kabupaten Bojonegoro. Sosialisasi ini menjadi langkah awal pemerintah dalam menghimpun dan menyatukan data kemiskinan masyarakat ke dalam satu platform nasional bernama DTSEN, sekaligus sebagai dasar penentuan siswa yang berhak masuk Sekolah Rakyat Kemensos. https://regional.kompas.com/read/2026/01/21/165553978/gus-ipul-batam-segera-miliki-sekolah-rakyat-3-daerah-di-kepri-sudah-jalan
Kemensos Sebut DTSEN Jadi Fondasi Program Sekolah Rakyat
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Sosial dalam agenda strategis tersebut. Ia menegaskan pentingnya seluruh kebijakan pemerintah berbasis data yang akurat dan terpadu.
“Tolong kita harus berbasis data. Dengan data yang benar, kebijakan akan tepat sasaran,” tegas Setyo Wahono di hadapan para kepala desa dan camat.
Ia menjelaskan, kehadiran Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN memberikan dampak besar bagi Pemkab Bojonegoro. Sebelumnya, pemerintah daerah menggunakan Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (Damisda) yang dinilai masih memiliki ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan.
“Kami sudah mulai menggunakan DTSEN. Program Sekolah Rakyat ini berasal dari DTSEN desil 1 dan desil 2,” jelasnya.
Sekolah Rakyat Dorong Kemandirian Keluarga
Selain fokus pada pendidikan, Pemkab Bojonegoro juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar tidak terus bergantung pada bantuan sosial. Setyo Wahono menegaskan bahwa program prioritas daerah adalah membangun kemandirian keluarga.
“Kami ingin masyarakat tidak terbiasa dengan tangan di bawah. Ada program kemandirian keluarga yang kami beri nama Gayatri,” tambahnya.
Menurutnya, pendidikan melalui Sekolah Rakyat Kemensos menjadi pintu masuk penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Mensos: Sekolah Rakyat untuk Anak-Anak yang Tak Terlihat
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan langkah dan pemahaman dalam mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto di bidang kesejahteraan sosial.
“Kita harus belajar bersama, menyamakan pikiran dan langkah. Banyak masyarakat yang belum tahu apa itu Sekolah Rakyat,” ungkap Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Kemensos diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Mereka berasal dari keluarga yang belum tersentuh proses pembangunan dan hidup dalam keterbatasan ekonomi yang serius.
“Lebih dari 60 persen keluarga mereka berpenghasilan sekitar satu juta rupiah per bulan dengan tanggungan empat orang. Sebagian besar tinggal di rumah yang tidak layak huni,” jelasnya.
Anak Pemulung hingga Buruh Tani Jadi Sasaran Sekolah Rakyat
Gus Ipul menegaskan bahwa siswa Sekolah Rakyat Kemensos berasal dari kelompok masyarakat paling rentan. Mereka antara lain anak pemulung, anak tukang becak, anak buruh tani, hingga anak kuli bangunan.
“Presiden menyebut mereka sebagai the invisible people. Mereka ada di sekitar kita, tetapi sering kali tidak terlihat. Kita tidak tahu penderitaan yang mereka alami setiap hari,” katanya.
Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah memastikan negara hadir untuk membiayai pendidikan anak-anak tersebut agar tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan putus sekolah.
Sekolah Rakyat Jadi Instrumen Pencegah Putus Sekolah
Sosialisasi DTSEN dan Sekolah Rakyat Kemensos di Bojonegoro menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Dengan data yang akurat, kolaborasi lintas sektor, dan pendampingan berkelanjutan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi nyata untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin. (yu/him)
