Pertamina EP Cepu
Berita Utama

Gugatan Perades Bupati Dicabut, Diduga Ada Intervensi

48
×

Gugatan Perades Bupati Dicabut, Diduga Ada Intervensi

Sebarkan artikel ini
Gugatan Perades Bupati Dicabut Diduga Ada Intenvensi

Suaradesa.co (Blora) Kasak kusuk pencabutan gugatan 3 bakal calon, menjadi trending topik hari ini. Berita ini santer terdengar karena ada isu yang berkembaang adanya pihak yang intervensi. Pengacara 3 bakal calon peserta pengisian perangkat desa Blora, Zainul Arifin akhirnya mencabut gugatan ke Bupati Blora Arief Rohman, Selasa (18/01).

Gugatan tersebut dicabut karena adanya kepentingan para penggugat selaku bakal calon perangkat desa. “Kami sudah mencabutnya, karena adanya alasan kepentingan calon peserta yang akan ikut tes perades besok, ” ujar Zainul hari ini, Rabu (19/1).

Zainul mengatakan bahwa kemungkinan adanya intervensi itu ada. Namun demikian, pihaknya bekerja berdasarkan surat kuasa. “Kemungkinan (intervensi) itu ada. Orang tua calon peserta juga meminta untuk mencabut gugatan ,” tegasnya.

Sementara itu Humas Pengadilan Negeri Blora Rahmad Dahlan saat dikonfirmasi menjelaskan pihaknya belum mengetahui ada pencabutan gugatan.

Baca Juga :  Bupati Blora Dukung TMMD Reguler Bangun Hutan Alas Malang

“Kami belum tahu karena sidangnya besok. Nunggu sidangnya dulu. Kita lihat dulu ada surat masuk apa nggak,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati dan Tim Pembina Teknis Pelaksana Pengisian Perangkat Desa Kabupaten Blora digugat oleh 3 bakal calon peserta pengisian perangkat desa melalui pengacaranya Zainul Arifin. Zainul mewakili kliennya bernama Faisal Ghony warga Desa Tinapan kecamatan Todanan, Rudi Setiawan dan Moh.Choirul Umam Nirwana warga Desa Puledagel kecamatan Jepon.

Hal ini berdasarkan gugatan di Pengadilan Negeri Blora nomor perkara #3/Pdt.G/2022/PN.

Alasan Zaenul Arifin melakukan gugatan karena perbuatan para tergugat yang membiarkan peran aktif pihak luar, koordinator pelaksana pengisian perangkat desa Kabupaten Blora untuk mengurus, memfasilitasi terjadinya kerjasama antara tim pelaksana dengan Perguruan Tinggi, untuk melaksanakan tes tertulis dengan sistem CAT (Computer Assisted Test).

Lebih lanjut Zainul menegaskan, sesuai ketentuan dalam Perbup, kewenangan menfasilitasi kerjasama antara tim pelaksana dengan PT adalah kewenangan pemerintah daerah. Perbuatan para tergugat yang tetap melanjutkan proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa di Kabupaten Blora tahun 2021 di tahun 2022 adalah melawan hukum.

Baca Juga :  Bupati Anna Mu'awanah Tegaskan Semua Desa Mendapatkan BKD

“Tergugat malah bersikap seolah olah tidak tahu adanya keterlibatan pihak luar, dengan tetap melanjutkan proses penjaringan perades 2021. Menurut kami hal ini adalah melawan hukum, tidak melakukan evaluasi malah melanjutkan rencana yg telah dilakukan pihak luar tersebut,” tegasnya.

Selain itu Zainul juga mengatakan, tergugat I agar mencabut izin penjaringan dan penyaringan perangkat desa tahun 2021 yang telah diterbitkan pada tahun 2021.

“Tergugat harus memerintahkan kepada seluruh tim pelaksana penjaringan dan penyaringan perangkat desa di Kabupaten Blora tahun 2021, agar tidak melanjutkan tahapan penjaringan dan penyaringan perangkat desa,” ujarnya. (hans)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *