Pertamina EP Cepu
Berita UtamaKabar Kota

Gugatan Perades Blora, Arief Rohman: Kami Siap Hadapi

92
×

Gugatan Perades Blora, Arief Rohman: Kami Siap Hadapi

Sebarkan artikel ini

Suaradesa.co (Blora) – Polemik perades di Blora terus berlanjut. Setelah munculnya gugatan kepada Bupati Blora, kini orang nomor satu di Kabupaten Samin ini pun persiapkan diri hadapi gugatan tersebut.

Bupati Blora, Arief Rohman akhirnya angkat bicara terkait dirinya yang digugat oleh 3 bakal calon peserta pengisian perangkat desa di Pengadilan Negeri Blora.

“Ini kan negara demokrasi. Silakan kalau memang kaitannya dengan gugatan. Kita sudah menunjuk Kabag Hukum, untuk mewakili saya terkait dengan gugatan,” ujar Arief Rohman, Senin (17/1/2022).

Untuk sidang yang akan datang, Arief menegaskan pihaknya menguasakan kepada bagian hukum. “Kita lihat saja di persidangan. Karena ini berproses kita hargai proses yang ada. Intinya kita siap menghadapi gugatan,” tegas Arief.

Diketahui, sebelumnya bupati dan Tim Pembina Teknis Pelaksana Pengisian Perangkat Desa Kabupaten Blora digugat oleh 3 bakal calon peserta pengisian perangkat desa melalui pengacaranya Zainul Arifin. Zainul mewakili kliennya bernama Faisal Ghony warga Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, Rudi Setiawan dan Moh.Choirul Umam Nirwana warga Desa Puledagel, Kecamatan Jepon.

Baca Juga :  Gandeng UDD PMI Bojonegoro, PMR Wira SMAN 1 Kedungadem Gelar Donor Darah

Hal ini berdasarkan gugatan di Pengadilan Negeri Blora nomor perkara #3/Pdt.G/2022/PN.

Alasan Zaenul Arifin melakukan gugatan karena perbuatan para tergugat yang membiarkan peran aktif pihak luar, koordinator pelaksana pengisian perangkat desa Kabupaten Blora untuk mengurus, memfasilitasi terjadinya kerjasama. Kerjasama ini diduga antara tim pelaksana dengan Perguruan Tinggi, untuk melaksanaan tes tertulis dengan sistem CAT (Computer Assisted Test).

Lebih lanjut Zainul menegaskan, sesuai ketentuan dalam Perbup, kewenangan menfasilitasi kerjasama antara tim pelaksana dengan PT adalah kewenangan pemerintah daerah.
Perbuatan para tergugat yang tetap melanjutkan proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa di Kabupaten Blora tahun 2021 di tahun 2022 adalah melawan hukum.

Baca Juga :  Babak Baru Polemik Pengisian Perades Blora

“Tergugat malah bersikap seolah olah tidak tahu adanya keterlibatan pihak luar. Dengan tetap melanjutkan proses penjaringan perades 2021. Menurut kami, hal ini adalah melawan hukum, tidak melakukan evaluasi malah melanjutkan rencana yang telah dilakukan pihak luar tersebut,” tegasnya.

Selain itu Zainul juga mengatakan, tergugat I agar mencabut izin penjaringan dan penyaringan
perangkat desa tahun 2021 yang telah diterbitkan pada tahun 2021.

“Tergugat harus memerintahkan kepada seluruh tim pelaksana penjaringan dan penyaringan perangkat desa di Kabupaten Blora
tahun 2021, agar tidak melanjutkan tahapan penjaringan dan penyaringan
perangkat desa,” ujarnya. (hans)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *