Suaradesa.co Bojonegoro – DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna terkait Penyampaian Nota Penjelasan Bupati atas Raperda Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Hj. Nurul Azizah, Pj. Sekda, Forkopimda, serta jajaran pejabat daerah.
Dalam sambutannya, Wabup Nurul Azizah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi Pemkab Bojonegoro dalam mendukung kemandirian pangan.
Ia menyebutkan bahwa program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
Sebagai daerah penghasil padi terbesar ketiga di Jawa Timur, Bojonegoro memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Namun, para petani masih menghadapi berbagai tantangan, seperti:
• Krisis air yang menghambat produktivitas pertanian.
• Sulitnya akses pupuk, yang berdampak pada hasil panen.
• Harga pasca panen yang tidak stabil, merugikan petani.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemkab Bojonegoro telah mendirikan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2021. Perusahaan daerah ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian, memberikan solusi atas masalah petani, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Pemkab juga meluncurkan Program Petani Mandiri (PPM) yang memberikan akses bantuan modal, pelatihan, dan pengembangan usaha tani.
Jika program ini berjalan efektif, Bojonegoro tidak hanya menjadi lumbung pangan Jawa Timur, tetapi juga model sukses dalam kemandirian pangan nasional.
Penyertaan modal pada Perumda ini diharapkan bisa memastikan pasokan pangan tetap stabil, mendukung petani, dan memperkuat ekonomi daerah.
Langkah ini menjadi perhatian publik, terutama di tengah isu ketahanan pangan nasional dan ketidakstabilan harga beras.
Bojonegoro bisa menjadi contoh bagaimana daerah memanfaatkan kebijakan strategis untuk membangun ekonomi berbasis pangan yang kuat dan berkelanjutan.(red)
