Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah merilis evaluasi terbaru terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (P-APBD) 2024.
Dalam laporan tersebut, proyeksi pendapatan daerah mengalami kenaikan, sementara belanja daerah dan pembiayaan justru mengalami penurunan, sehingga menciptakan defisit yang cukup signifikan.
Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 5,492 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 56,802 miliar dibandingkan dengan APBD Induk.
Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto mengatakan, jika peningkatan ini menunjukkan adanya potensi penerimaan yang lebih besar dari berbagai sektor, yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di Bojonegoro.
Namun, di sisi lain, belanja daerah yang diproyeksikan sebesar Rp 8,188 triliun justru mengalami penurunan sebesar Rp 46,68 miliar dibandingkan dengan APBD Induk.
Meskipun terjadi penghematan dalam alokasi belanja, jumlah tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang diterima, menimbulkan defisit anggaran.
Penerimaan pembiayaan juga mengalami penurunan drastis, diproyeksikan mencapai Rp 2,887 triliun, atau turun sebesar Rp 447,871 miliar dari APBD Induk.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan netto dalam rancangan P-APBD 2024 ditetapkan sebesar Rp 2,696 triliun.
Dengan demikian, perbedaan antara total pendapatan daerah dan rencana belanja daerah yang mencapai Rp 8,188 triliun menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp 2,696 triliun.
Defisit ini menandakan tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kebutuhan belanja dengan kemampuan penerimaan daerah.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menutup defisit ini.
“Baik melalui peningkatan penerimaan atau penghematan belanja yang lebih efisien, guna menjaga keberlanjutan pembangunan daerah,”pungkasnya. (red)
