Jakarta — Direktur Garuda Institute, Muhammad Irvan Mahmud Asia menilai Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, layak dianugerahi gelar pahlawan nasional atas kontribusinya selama 32 tahun memimpin Indonesia.
Irvan menyayangkan masih adanya penolakan terhadap wacana pemberian gelar tersebut. Menurutnya, segala pandangan terkait Soeharto harus dihormati, termasuk keputusan pemerintah nantinya.
“Tentu kita menghargai dan menghormati para pihak yang menolak, tetapi apapun keputusan pemerintah nanti harus juga dihormati,” ujar Irvan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/11/2025).
Irvan menyebut Soeharto berperan penting dalam memulihkan keamanan nasional pasca peristiwa G30S/PKI. Meski diakui terdapat kontroversi, ia menilai tindakan pada masa tersebut dilakukan dalam konteks penyelamatan bangsa dari ancaman ideologi komunis.
Selain itu, Irvan menilai era kepemimpinan Soeharto membawa pembangunan nasional dengan konsep trilogi pembangunan: stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pemerataan pembangunan. Ia mencontohkan keberhasilan swasembada beras pada 1984 yang mendapat penghargaan dari FAO, serta bantuan Indonesia berupa 100 ribu ton padi untuk Afrika pada masa itu.
Irvan juga menyoroti keberhasilan rezim Soeharto menurunkan hiperinflasi hingga stabil dan menjalankan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang disebut mampu menurunkan angka kemiskinan dari sekitar 40 persen pada awal 1970-an menjadi 11 persen pada awal 1990-an.
“Jasa lain Pak Harto adalah peluncuran satelit Palapa yang menjadikan Indonesia negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki satelit sendiri, serta memberikan manfaat bagi radio, televisi, dan telekomunikasi,” lanjutnya.
Program Keluarga Berencana (KB) juga disebut menjadi keberhasilan lain yang berdampak pada penurunan angka kelahiran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta naiknya usia harapan hidup. Atas capaian tersebut, Indonesia menerima penghargaan Population Award dari UNICEF pada 1989.
Menurut Irvan, Soeharto telah menerima 37 tanda kehormatan dari berbagai negara serta tujuh penghargaan dari badan internasional. “Ini tidak bisa dinafikan dan harus ditempatkan selayaknya putra-putri terbaik Indonesia yang telah mendapat gelar pahlawan nasional,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya memandang sosok Soeharto secara proporsional. “Tidak adil jika terus menerus menempatkan Soeharto hanya dari sisi buruknya. Kita harus menghormati jasa para pendahulu,” jelasnya.
Irvan berharap wacana pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto dapat menjadi momentum refleksi dan keteladanan bagi masyarakat, terutama generasi muda.
“Disiplin, komitmen, dan kerja keras Pak Harto perlu diteladani. Membangun negara membutuhkan keteguhan dan semangat pengabdian,” tuturnya.
Irvan menambahkan, bangsa Indonesia perlu menatap ke depan dengan visi persatuan nasional, salah satunya dengan menghargai tokoh maupun pemimpin masa lalu tanpa kehilangan sikap kritis. Ia menyebut nama presiden ke-3 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Taufiq Kiemas, hingga Presiden Prabowo Subianto sebagai contoh sikap tersebut.
Lebih lanjut, Irvan menyebut proses pengusulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto sebenarnya telah berlangsung sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (fa/him)
