Budal Ning TPS
Berita UtamaKabar Kota

Dinas Pendidikan Jatim Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka

377
×

Dinas Pendidikan Jatim Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka

Sebarkan artikel ini

Suaradesa.co (Bojonegoro) – Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Tuban – Bojonegoro, Adi Prayitno mengatakan, hasil evaluasi uji coba sistem pendidikan secara tatap muka selama masa tatanan kehidupan baru atau new normal pandemi Covid-19 yang dilakukan dua pekan terakhir berjalan dengan lancar.

Sehingga secara bertahap pihaknya akan menerapkan sistem pembelajaran secara langsung kepada sekolah yang sudah siap.

“Sekarang sudah banyak sekolah yang mengajukan pemberitahuan ke kantor untuk melakukan sistem pembelajaran langsung,” ujarnya, Selasa (1/9/2020).

Permohonan pemberitahuan sistem pendidikan tatap muka tersebut harus dilakukan untuk meninjau kelayakan sarana dan prasarana yang disiapkan sekolah sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Seperti, lanjut dia, menyediakan tempat cuci tangan, memakai masker dan penyemprotan disinfektan.

Baca Juga :  Pengabdian Mahasiswa KKN Tematik Universitas Trunojoyo Madura di Desa Ngrawoh

“Jadi setelah ada surat pemberitahuan itu akan kami tinjau kelayakan sesuai protokol kesehatan untuk sarana dan prasarananya. Minggu ini sudah ada sekolah yang mengajukan, tapi saya tidak hafal jumlahnya, karena masih di luar kantor,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Sekadar diketahui, uji coba sistem pembelajaran secara langsung di era new normal pandemi Covid-19 diberlakukan ditiga sekolah tingkat SMA sederajat. Seperti SMA Negeri 1 Bojonegoro, SMK Negeri 1 Bojonegoro dan SMA LB Negeri Sumbang. Ketiga sekolah tersebut sebagai bahan evaluasi dan menjadi role model pembelajaran langsung.

Baca Juga :  228 Pejabat Struktural Dilantik Jadi Fungsional

Sementara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Sukur Priyanto mengatakan kebijakan belajar mengajar yang diterapkan dengan sistem tatap muka harus mengedepankan keselamatan nyawa anak. Sehingga tidak ada yang terpapar Covid-19. Politisi asal Partai Demokrat itu menegaskan, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk memberikan hak pendidikan yang layak.

“Proses belajar mengajar ini harus berjalan dengan baik. Jika ada sistem yang dilakukan tatap muka, pilar utama yang harus dijalankan adalah standar penanganan Covid-19,” tegasnya.(*rin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *