Bojonegoro – Penundaan debat kedua Pilkada Bojonegoro 2024 yang sedianya digelar Jumat (1/11/2024) malam, memicu gelombang protes dari masyarakat. Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Pembela Demokrasi Bojonegoro (FPDB) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro pada Senin (4/11/2024). Mereka mendesak KPU agar menjaga profesionalisme dan transparansi dalam mengelola tahapan pilkada.
Dalam aksi ini, massa yang mengenakan pakaian hitam menyampaikan tiga tuntutan utama kepada KPU Bojonegoro. Tuntutan pertama adalah permintaan agar KPU menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat atas penundaan debat yang dinilai mencerminkan kelalaian lembaga tersebut.
Kedua, demonstran menuntut KPU agar lebih tegas dan adil dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Ketiga, FPBD meminta KPU untuk tidak mempermainkan demokrasi di Bojonegoro.
Menariknya, aksi ini disertai simbol protes berupa seekor bebek yang diserahkan kepada Ketua KPU Bojonegoro, Robby Adi Perwira.
Menurut Ugik, koordinator FPDB, bebek tersebut melambangkan protes terhadap KPU agar tidak “membebek” atau tunduk pada tekanan politik tertentu.
“KPU Bojonegoro jangan mau diatur kekuatan politik tertentu,” ujar Ugik tegas.
Menanggapi aksi tersebut, Robby Adi Perwira menyampaikan apresiasinya terhadap kepedulian masyarakat dan berjanji untuk mengevaluasi kinerja KPU demi memastikan Pilkada Bojonegoro 2024 berjalan dengan lancar dan demokratis.
“Kami akan terus melakukan evaluasi dan menjalankan tugas sesuai regulasi agar Pilkada berlangsung lancar dan demokratis,” ungkap Robby.
Penundaan debat ini menjadi perhatian khusus dalam dinamika Pilkada Bojonegoro yang akan mencapai puncaknya pada 27 November 2024.
Publik berharap agar KPU bersikap netral dan profesional dalam menyelenggarakan pemilu untuk menghindari krisis kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Bojonegoro.(rin)
