Suaradesa.co (Ngasem) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menggelar pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa se-Kecamatan Ngasem tentang administrasi kependudukan dan catatan sipil, Kamis (17/12/2020).
Camat Ngasem, Waji, menyampaikan sudah ada operator Sistem Informasi Desa (SID) untuk menangani urusan kependudukan desa.
“Hanya saja pada 2021 depan, kami berharap operator bisa dikasih honor,” tukasnya.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, mengatakan, jika masalah kependudukan, masyarakat di Indonesia dulu masih bisa membuat 4-5 Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Ini yang membuat data peta tidak bagus. Dan rawan ketahanan nasional,” tegasnya.
Sampai pada tahun 2016 ada SIN (single identity number) yang mana, semua administrasi berkaitan pada KTP. Hanya saja, dengan adanya E-KTP pemerintah daerah harus siap dengan sumber daya manusia (SDM).
“Oleh sebab itu, Kadin memiliki wewenang penuh memegang kendali dan kalau Bupati mau mengganti harus izin Kemendagri dahulu,” imbuhnya.
Setelah data peta selesai, Indonesia menuju satu basis data. Maka, Bojonegoro berkali kali memberikan pelatihan SID. Hanya saja, ada kendala saat yang bukan PNS direkrut oleh kades.
Di sinilah masalahnya. Bupati Anna menyebut, jika ada Pilkades, tenaga SID-nya dibawa. Padahal, operator SID harus permanen dan memegang masing-masing kunci karena persoalan pokok termasuk ada UU yang mengatur untuk merahasiakan identitas orang.
Bupati Anna menegaskan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah memberikan pelatihan kepada operator SID. Kalaupun ada pengajuan honor, maka akan dilihat dulu regulasinya.
Hal krusial lagi, lanjut dia, adalah jika ada kebijakan yang duplikasi. Jangan sampai ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Sehingga, meminta agar keberadaan operator SID diutamakan.
“Apalagi, dengan adanya SID ini bisa mendeteksi soal hibah dan bansos,” imbuhnya.
Misalnya Operator Lapangan Banyu Urip Exxonmobil Cepu Limited (EMCL) akan memberi 10 orang beasiswa. Dari sini, apabila sudah berbasis data maka tidak akan dobel.
“Pemutakhiran data sangat penting supaya tidak ada duplikasi atau sasarannya bisa tepat,” tegasnya.
Big data, lanjut Bupati Anna, adalah rumusan yang bisa dipertanggungjawabkan menjadi data yang bagus dan harus valid. Kalau data itu tidak akurat, tentu tidak bisa dikaji sehingga tidak bisa dibuat sebagai pijakan kebijakan.
“Kami harapkan kalau Bojonegoro menuju big data. Harus benar-benar ada penguatan data dari desa,” pungkasnya.(*rin)
