Pertamina EP Cepu
Berita UtamaKabar Kota

Bahas Raperda RTH, Ini Masukan Pansus I DPRD Bojonegoro

64
×

Bahas Raperda RTH, Ini Masukan Pansus I DPRD Bojonegoro

Sebarkan artikel ini

Suaradesa.co (Bojonegoro) – Pansus I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, melakukan rapat lanjutan tentang pengelolaan raperda ruang terbuka hijau (RTH).

Rapat dilaksanakan dengan tim eksekutif yang terdiri dari Asisten daerah III, DLH, Dinas PKP Cipta Karya, DPU Bina Marga dan Penataan Ruang, Bapenda, BPKAD, Inspektorat dan Satpol PP di ruang Komisi A, Selasa (10/5/2022).

Anggota Pansus I, Miftahul Huda, mengatakan, raperda ini merupakan semangat bersama untuk memulihkan kembali tata ekosistem yang mulai berubah dari waktu ke waktu.

“Setelah Perda ini disahkan, maka harus terimplementasikan dengan baik,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi A ini.

Dalam pembahasan tersebut, Miftakhul, sapaan akrabnya, mempertanyakan sanksi tegas manakala hunian berbasis kelompok atau pengembang perumahan tidak menyiapkan RTH.

Baca Juga :  Sepakati Pendapatan di KUA P-PAS APBD Bojonegoro 2023 Sebesar Rp4,5 Triliun

Terlebih, Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang seksi karena keberadaan lapangan minyak dan gas bumi (migas), membuat pengembang perumahan semakin menjamur.

“Sehingga, perlu adanya pengawasan dalam hal perizinan,” tandas politisi asal PKB.

Pihaknya mendorong, ketika Perda ini disahkan untuk bisa segera ditegakkan sehingga tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh para pengembang.

Pihaknya juga mempertanyakan kepada tim eksekutif, klasifikasi RTH seperti apa. Berupa pohon, rumput, tanaman hias atau bunga.

Selain itu, jika Perda ini juga gayuh-sambut yang tentu saja bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemkab saja, tetapi juga pemerintah kecamatan dan desa.

“Supaya, bisa menggerakkan seluruh potensi RTH yang belum terkelola dengan baik,” tukasnya.

Miftakhul juga memberi masukan agar terdapat aplikasi untuk mendeteksi lahan RTH berbasis desa.

Baca Juga :  Apel Bersama, Kapolres Bojonegoro : Bekerjalah Yang Lebih Baik Untuk Masyarakat

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto, mengungkapkan jika perspektif RTH ini ada dua. Yakni privat dan publik. Untuk privat, rata-rata 10 persen sementara publik 20 persen.

“Memenuhi kebutuhan 20 persen itu butuh lahan yang luas. Kalau beli, bisa habis uang kita,” ujarnya.

Sehingga, butuh melibatkan komponen desa untuk mengambil bagian dalam memenuhi kebutuhan RTH tersebut. Bukan karena tidak mau menyiapkan anggaran untuk kebutuhan lahan, tetapi menyiapkan anggaran untuk penghijauan dan perawatannya.

“Misal, ada jalan poros desa yang bisa dimanfaatkan,” tukasnya.

Menurutnya, pembelian lahan untuk RTH bukan hal krusial karena masih ada lahan dan aset desa yang bisa dirawat. (*Rin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *