Suaradesa.co, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp 8,3 triliun.
Angka tersebut tertuang dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 yang kini tengah dibahas bersama DPRD.
Dari total tersebut, pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp 5,7 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,08 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp 4,6 triliun, sebelum adanya potensi pemangkasan dari pemerintah pusat.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 7,8 triliun, dengan rincian: Belanja operasional: Rp 4,5 triliun, Belanja modal: Rp 1,8 triliun, Belanja tidak terduga: Rp 46,7 miliar, Belanja transfer: Rp 1,4 triliun.
Selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit sebesar Rp 2,1 triliun, yang akan ditutup dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Tidak Ada Mega Proyek di 2026
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BMPR) Bojonegoro, Chusaifi Ivan Rachmanto, menjelaskan bahwa tahun 2026 akan ada efisiensi anggaran sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat.
Efisiensi itu menyebabkan sejumlah rencana pembangunan infrastruktur harus disesuaikan kembali.
“Ada perubahan alokasi akibat efisiensi dari pemerintah pusat, sehingga beberapa ruas jalan cor beton di desa tertunda. Untuk pembangunan jalan, tahun depan sekitar Rp 17 miliar yang bisa direalisasikan,” ujar Ivan, panggilan akrabnya, Selasa (14/10/2025).
Ivan menambahkan, tidak ada mega proyek di tahun anggaran 2026 mendatang. Fokus pembangunan akan diarahkan pada perbaikan jalan dan jembatan, dengan skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah.
LSM Angling Dharma Minta Pemerintah Fokus pada Kualitas, Bukan Kuantitas
Menanggapi proyeksi APBD 2026 tersebut, Ketua LSM Angling Dharma, M. Nasir, meminta agar pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada efektivitas dan kualitas pembangunan.
“Kalau memang tidak ada mega proyek, itu bukan masalah. Justru ini saatnya memastikan pembangunan yang ada benar-benar berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat. Jangan sampai efisiensi jadi alasan turunnya mutu pekerjaan,” tegas Nasir.
Ia juga berharap, Pemkab Bojonegoro tetap menjaga transparansi dalam pengelolaan dana infrastruktur, termasuk proyek jalan dan jembatan yang menjadi fokus utama 2026.
“Rakyat perlu tahu ke mana arah uang daerah digunakan. Dengan PAD yang sudah menembus triliunan, Bojonegoro seharusnya bisa lebih efisien tapi tetap berdampak,” tambahnya.
Dengan proyeksi APBD Rp 8,3 triliun tersebut, arah kebijakan pembangunan Bojonegoro tahun 2026 diperkirakan akan lebih berhati-hati dan realistis, menyesuaikan dinamika fiskal nasional serta kebutuhan dasar masyarakat.(rin/him)
